PALANGKARAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk meningkatkan intensitas koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) tetap aman.
Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah terjadinya kelangkaan serta lonjakan harga yang dapat memberatkan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kalteng, Junaidi menegaskan pengawasan terhadap distribusi BBM harus menjadi prioritas utama.
Mengingat BBM merupakan kebutuhan pokok yang menopang perputaran roda ekonomi daerah, gangguan pada sektor ini akan berdampak langsung pada daya beli dan mobilitas warga.
Junaidi mendorong Pemprov Kalteng agar segera melakukan sinkronisasi data kebutuhan BBM di lapangan dengan pihak Pertamina maupun distributor penyalur.
Koordinasi ini diharapkan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menyentuh aspek teknis seperti pemetaan jalur distribusi, pemantauan stok di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), hingga pengawasan terhadap potensi penimbunan.
”Kami meminta Pemprov tidak lengah. Harus ada tim pemantau yang bergerak memastikan bahwa kuota BBM yang masuk ke wilayah kita benar-benar sampai ke masyarakat dan tepat sasaran. Jangan sampai ada permainan oleh oknum yang memanfaatkan celah, sehingga terjadi antrean panjang atau kenaikan harga sepihak,” ujar Junaidi, Kamis (17/4/2026).
DPRD menyoroti bahwa fluktuasi harga energi memiliki efek domino terhadap inflasi di daerah. Jika stok BBM menipis dan harga di tingkat pengecer melonjak, biaya distribusi barang dan jasa akan ikut naik, yang akhirnya memicu kenaikan harga bahan pokok.
Selain itu, legislatif juga meminta aparat penegak hukum untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi. Hal ini bertujuan agar subsidi pemerintah tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan oleh sektor industri yang tidak berhak.
Di sisi lain, masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan panic buying atau pembelian berlebihan yang justru dapat memicu kepanikan di tingkat pasar. Pemprov Kalteng diharapkan dapat segera memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai kondisi stok BBM terkini untuk meredam isu-isu hoaks terkait kelangkaan yang sering kali meresahkan masyarakat.
”Harapan kami, pemerintah provinsi bisa lebih proaktif. Komunikasi yang baik dengan pihak penyalur dan pemantauan ketat di lapangan adalah kunci agar stabilitas harga tetap terjaga dan mobilitas masyarakat tidak terganggu,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemprov Kalteng diharapkan segera menindaklanjuti arahan tersebut dengan membentuk satgas pengawasan distribusi energi guna menjamin ketenangan situasi ekonomi di tengah masyarakat. (Red)
