satuswara.com/, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengambil langkah sigap merespons dinamika penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan komitmennya untuk melindungi daya beli masyarakat dengan memperkuat pengawasan distribusi dan koordinasi lintas sektor.
Dalam arahannya, Senin (20/4/2026) Gubernur Agustiar Sabran menekankan bahwa stabilitas harga kebutuhan pokok adalah prioritas utama. Ia tidak ingin kenaikan BBM memicu inflasi yang tidak terkendali di daerah yang dapat memberatkan ekonomi masyarakat kecil.
Untuk memastikan situasi tetap kondusif, Gubernur telah menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah konkret sebagai berikut:
- Intensifikasi Pengawasan Pasar: Melakukan pemantauan rutin terhadap harga bahan pokok di lapangan guna mencegah spekulan atau oknum yang menaikkan harga secara tidak wajar.
- Koordinasi Antar-Stakeholder: Mempererat sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta instansi terkait seperti Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memastikan rantai distribusi tetap lancar.
- Pengamanan Stok: Memastikan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok tetap mencukupi di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
- Respons Cepat: Membuka jalur komunikasi dan pelaporan jika ditemukan kendala atau kelangkaan barang di tingkat masyarakat.
Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Pihaknya akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan setiap harinya. Langkah ini diambil bukan sekadar formalitas, melainkan sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat untuk memastikan beban warga tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi nasional.
”Kami meminta seluruh jajaran untuk bekerja ekstra. Jangan sampai masyarakat kesulitan. Koordinasi harus diperkuat, dan pengawasan harus nyata di lapangan. Pastikan barang-barang kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang wajar,” tegas Gubernur dalam keterangannya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan aksi borong (panic buying), serta terus memantau informasi resmi dari pemerintah daerah terkait perkembangan harga dan distribusi kebutuhan pokok di wilayah masing-masing. (Red)
